Bias Keagamaan Dalam Perkawinan Anak

Main Article Content

Mukhamad Suharto

Abstract

Praktik perkawinan anak di Indonesia masih sangat tinggi meskipun UU Perkawinan telah direvisi melalui UU 16/2019. Salah satu faktornya adalah pemahaman keagamaan masyarakat yang bersumber dari fikih otoriter. Fikih yang awal-mulanya adalah ikhtiar pemahaman manusia yang dinamis terhadap problem-problem kemanusiaan, menjelma menjadi pemahaman manusia yang otoriter. Tulisan ini bertujuan untuk membongkar bias keagamaan dan memperkuat literasi masyarakat terhadap Hukum Keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan hermeneutik-negosiatif atau fikih progresif yang ditawarkan oleh Khaled Abou El Fadl. Hasil kesimpulan yang dapat dikemukakan yaitu: Pertama, idealnya diskursus hukum Islam merupakan diskursus fikih inklusif, toleran dan progresif. Fikih harus dipahami dengan keragaman, penyegaran dan dan menutup kreatifitas manusia dalam memahami hukum Islam. Kedua, Program Pendewasaan Usia Perkawinan bisa menjadi terobosan pemaknaan terhadap konsep “aqil baligh” dalam hukum Islam. Ditunjang dengan program Bimbingan Perkawinan diharapkan tujuan dari perkawinan dapat diwujudkan sekaligus dapat menjaga tujuan hukum Islam secara umum, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Article Details

Section
Articles

References

“Dukung Sertifikasi Kawin, Kemenag Punya Bimbingan Perkawinan,” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191115083324-20-448532/dukung-sertifikasi-kawin-kemenag-punya-bimbingan-perkawinan (akses 2 Mei 2020).

“Program Bimbingan Perkawinan Menjadi Program Nasional,” https://kepri.kemenag.go.id/page/det/program-bimbingan-perkawinan-menjadi-program-nasional- (akses 5 Mei 2020).

Ahmad Siregar, Thogu, “Dispensasi Kawin Pasca UU No. 16/2019,” dalam Kumparan.com, 18 Mei 2020.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Grand Design Program Pembinaan Ketahanan Remaja, Jakarta: BKKBN, 2012.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia, Jakarta: BKKBN, 2008.

Badan Pusat Statistik, Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia, Jakarta: BPS Jakarta, 2015.

Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasati, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya,” Sari Pediatri, 11, 2, Agustus 2009.

Khaled Abou El Fadl, Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women, England: Onword Publication, 2003.

Khamsun, Muh, “Setelah Revisi UU Perkawinan,” dalam Solopos.com, Rabu, 16 Oktober 2019.

Machasin, Rencana Strategis Ditjen Bimas Islam Tahun 2015-2019, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015.

Mahfudz, Asmawi, “Otoritarianisme Hukum Islam,” Jurnal tribakti, Volume 19, Nomor 2, Juli 2008.

Muammar, M. Arfan dkk, Studi Islam Perspektif Insider Dan Outsider, Jogjakarta: IRCiSoD Anggota IKAPI, 2012.

Nadirsyah Hosen, Tafsir Al-Qur’an di Medsos: Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci Pada Era Media Sosial, Ed. II, Cet. 2, 2020, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2019.
Nugraha, X., dkk, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisis Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017),” Lex Scientia Law Review, Volume 3, Nomor 3, Mei 2019.

Nur Ichwan, Moch, Meretus Kesarjanaan al-Qur’an: Teori Hermeneutika Aby Zayd, Jakarta: Teraju, 2003.

Saifin Nuha Nurul Haq, Nabila, “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Shari’ah,” Tesis Pascasarjana, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2018.

Setiyana Dwi Putri, Rike dan Maulina Larasati, “Kampanye Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, ”COMMUNICOLOGY-Jurnal Komunikasi, Volume 2, Nomor 2, Desember 2014.

Yasin, Muhammad, “Dispensasi Perkawinan Tetap Dimungkinkan, Begini Syaratnya Menurut UU yang Baru,” dalam Hukumonline.com, Kamis, 24 Oktober 2019.