The Role Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Praktik: The Role of the General Election Supervisory Body (BAWASLU) in Overcoming and Taking Action against General Election Violations: A Review of Law and Practice

Okvita Sekar Fadhilah

doi:10.56593/khuluqiyya.v6i1.124

Authors

Okvita Sekar Fadhilah Unniversitas Islam Negeri Salatiga

DOI:

https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i1.124

Keywords:

General Election Supervisory Body, Election, Violation, Political

Abstract

This article aims to explain the role of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in overcoming and cracking down on election violations with a comprehensive approach from a legal perspective and field practice. First, from a legal perspective, this article analyzes the role of Bawaslu in dealing with election violations in accordance with the legal framework that regulates them. Second, from a field practice perspective, this article evaluates how Bawaslu carries out its role in cracking down on election violations through field observations and case studies. Furthermore, this article identifies the obstacles or challenges faced by Bawaslu in carrying out its role, including institutional, political and technical obstacles. Finally, the effectiveness of the efforts made by Bawaslu in overcoming and cracking down on election violations is evaluated both from a legal perspective and field practice to conclude about the success and expansion of the strategy needed. By combining legal review and field practice, this article provides comprehensive insight into Bawaslu's role in ensuring election integrity and strengthening democracy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adrian Faridhi, Pelanggaran Kode Etik Penyelnggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16 No. 1, 2016.

Angga Purenda, Bawaslu Klaten Temukan Pelanggaran Administrasi Kampanye, Diakses dari https://radarsolo.jawapos.com/klaten/843667483/bawaslu-klaten-temukan-pelanggaran-administrasi-kampanye pada 23 April 2024

B. Wibowo, Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Pemilu, Jurnal Demokrasi, Vol. 5 No. 2.

Chandra dan Isna Nur, Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Vol. 10 No. 4, 2021.

D. Purbowo, Pemilu dan Demokrasi di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2019.

Dewi Ratna dan Adi Saputro, Role of Election Supervisory Body (Bawaslu) in Law Enforcement Election Law in Indonesia, Indonesian Journal of Election and Democracy, Vol. 2 No. 1, 2019.

Diakses dari https://blora.bawaslu.go.id/berita/7-kasus-dugaan-pelanggaran-ditangani-bawaslu-blora-hingga-masa-tenang pada 23 April 2024

Diakses dari https://www.bawaslu.go.id/id/berita/langgar-etik-bawaslu-berhentikan-20-penyelenggara-pemilu-ad-hoc pada 23 April 2024

F. Arifin, Tantangan teknologi dan Sosial Media Bagi Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu, Jurnal Komunikasi Politik, Vol. 7 No. 4.

Hapsari, I. G. A. P. A. S., & Satya, R. R. Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Di Indonesia. SATYAM Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 1, 2019.

Hidayat Dian dan Ahmad Rifai, Pemilu dan Dinamika Politik di Indonesia: Tantangan Bagi Badan Pengawas Pemilu, Jurnal Politik Indonesia, Vol. 5 No. 2, 2018.

Hidayat Feriawan dan Rizka Wulandari, Strengthening the Supervisory Function of Bawaslu in Overcoming Election Violations, Indonesian Journal of Law and Society, Vol. 4 No. 1, 2020.

Husni, H. Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia: Studi Kasus Perkara Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum Bisnis dan Kerjasama, Vol. 2 No. 1, 2019.

Intan Andi dan Supriyadi, Redesain Penanganan Pelanggaran Administrasi di Bawaslu Pasca Penetapan Hasil Pemilu, Jurnal Konstitusi, Vol. 20 No. 1, 2023.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (n.d.). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum. Diakses dari https://jdih.kpu.go.id/data/data_perundangan/PP%207-2017.pdf, pada 17 April 2024.

Lalu Sopan dkk, Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu, Jurnal Ulul Albab Vol. 23 No. 2, 2019.

Mardiasmo, S, Hukum Pemilu di Indonesia: Teori dan Praktik, Jakarta: Salemba Empat, 2019.

Marzuki dan Nur Aisyah, Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2 No. 2, 2021.

Muhammad Hasbi, Hukum Pemilu dan Penegakan Demokrasi di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu.

R. Kusumadewi, Peran dan Tantangan Bawaslu Dalam Mengawasi Pemilu, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 4 No. 2, 2020.

Ratna Subaidah Juira dan Sukimin, Aktualisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu di Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1, 2023.

Reyn Gloria, Sekilas Sejarah Bawaslu dari Awal Terbentuk, diakses dari https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk, pada 18 April 2024

Suhendra Tri dan Wahyudiansyah, Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu (Studi Kasus Bawaslu Mamuju Tengah), Alauddin Law Development Journal, Vol. 3 No. 2, Agustus 2021.

Syahda Adelline dan Veri Junaidi, Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam UU No. 7 Tahun 2017, Jurnal Bawaslu Vol. 3 No. 1, 2017.

Syarif Ahmad Syechbubakr dan Ratih Kusumadewi, The Role of Election Supervisory Body (Bawaslu) in Ensuring Free and Fair Elections in Indonesia, Journal of Indonesian Legal Studies, Vol. 3 No. 2, 2018.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Wicaksono, M. I., dan Saputra, A. Penegakan Hukum Pemilu Oleh Bawaslu dalam Perspektif Keadilan di Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 27 No. 2, 2020.